Pada akhir tahun 2018, Kongres dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani Rancangan Undang-Undang Pertanian (the Farm Bill). Menariknya, undang-undang tersebut melibatkan ganja jenis cannabis sativa L. atau hemp. Biasanya, ganja bukan bagian dari pembahasan seputar subsidi pertanian, bantuan gizi, hingga asuransi penanaman.

Sebelumnya, Hemp dianggap tidak berbeda dengan tanaman ganja lainnya menurut Undang-Undang Pajak Marijuana (Marijuana Tax Act 1937). Kemudian, Undang-Undang Pengendalian Zat (Controlled Substances Act 1970) secara resmi melarang segala jenis tanaman ganja.

Legalitas Hemp dengan Pembatasan

Undang-Undang Pertanian Amerika Serikat yang baru ini memungkinkan budidaya hemp secara luas. Dengan kata lain, undang-undang ini memungkinkan transfer produk turunan hemp di seluruh negara bagian untuk tujuan komersial maupun tujuan lainnya. Undang-undang ini juga tidak membatasi penjualan, pengangkutan, atau kepemilikan produk turunan hemp, selama barang-barang itu diproduksi dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Undang-undang ini juga tidak menciptakan sistem yang sepenuhnya bebas dimana individu atau bisnis dapat membudidaya hemp kapanpun dan dimanapun. Ada beberapa batasan tertentu terkait pembudidayaan hemp.

Pertama, ganja tidak dapat lebih dari 0,3% kandungan THC (tetrahydrocannabinol) sesuai dengan bagian 10113 dari Undang-Undang Pertanian. Setiap pabrik yang melebihi batasan jumlah tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Kedua, menurut pasal 10113 dari undang-undang tersebut, departemen pertanian negara bagian bersama dengan gubernur negara bagian dan kepala penegak hukum harus bekerja sama dalam menyusun rencana Sekretaris Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Departement of Agriculture/USDA). Di negara-negara bagian yang tidak memiliki aturan terkait hemp, USDA akan menyusun program peraturan terkait pembudidayaan hemp.

Ketiga, undang-undang tersebut menjabarkan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum seperti budidaya hemp tanpa lisensi atau memproduksi hemp dengan kandungan THC lebih dari 0.3%. Pelanggaran yang dilakukan secara berulang akan membawa pelanggarnya ke dalam tindakan pidana.

Tanaman hemp sendiri akan menjadi tanaman yang sangat diatur untuk kepentingan produksi pribadi maupun industri di Amerika Serikat.

Petani Hemp

Di bawah undang-undang pertanian ini, petani hemp akan diperlakukan seperti petani pada umumnya. Pada bagian 11101, petani hemp akan mendapat perlindungan di bawah Undang-Undang Asuransi Tanaman Federal. Hal ini akan membantu petani apabila mengalami masa gagal panen yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Status Legalitas CBD dalam Kondisi Tertentu

Menurut bagian 12619 dari undang-undang ini telah menghapus produk turunan hemp dari status ilegal pada Bagian 1 Undang-Undang Pengendalian Zat. Akan tetapi, Undang-Undang Pertanian tersebut tidak mengesahkan CBD secara umum. Undang-Undang Pertanian memastikan setiap CBD yang berasal dari tanaman hemp akan dianggap sah dan legal apabila sejalan dengan ketentuan Undang_undang Pertanian, peraturan federal, asosiasi peraturan negara, dan telah memiliki lisensi penanaman.

CBD yang tidak diperoleh dari tanaman hemp dan diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan hukum akan tetap menjadi zat yang termasuk ke dalam Undang-Undang Pengendalian Zat dan termasuk ilegal.

Program Ganja Legal Negara Bagian Masih Ilegal Secara Federal

Undang-Undang Pertanian tidak berpangaruh pada program ganja legal di negara-negara bagian. Selama 22 tahun terakhir, 33 negara bagian telah melegalkan ganja untuk tujuan medis. Dalam enam tahun terakhir, 10 negara bagian telah melegalkan ganja untuk penggunaan yang bersifat rekreasional.

Uniknya, program tersebut masih dianggap ilegal di bawah hukum federal. Beberapa komunitas advokasi berharap bahwa Undang-Undang Pertanian dapat menjadi langkah awal untuk menuju reformasi ganja yang lebih luas.

Produk CBD yang diproduksi melalui program ganja legal di beberapa negara bagian masih dianggap produk yang ilegal menurut hukum federal. Dengan kata lain, hadirnya Undang-Undang Pertanian ini akan membuat produk CBD tersedia lebih luas dan legal secara hukum federal. Undang-undang ini juga nantinya dapat menjembatani program ganja legal di beberapa negara bagian dengan legalitas ganja secara federal.