Selasa 22 November 2016 perwakilan dari Yayasan Sativa Nusantara (YSN), Lingkar Ganja Nusantara (LGN), dan Kelompok Diskusi Cerdas NAPZA (DICERNA) melakukan dialog dengan Staf Ahli Presiden RI Deputi V bidang Hukum & Isu Politik di Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Dialog dihadiri oleh Direktur Eksekutif YSN, Drs. Inang Winarso; Ketua Tim Peneliti YSN, Prof. Dr. H. Musri Musman, M.Sc; Tim Komunikasi dan Budaya YSN, Angki Purbandono dan Inggrid Irawati; Ketua LGN, Dhira Narayana; Koordinator DICERNA, Patri Handoyo; dan Sekum Drug Policy Reform, Hady Irawan. Sedangkan Staf Ahli Presiden diwakili oleh Ibu Jaleswari Pramodhawardani.

Pertemuan singkat tersebut membahas rencana pemerintah untuk menyusun RUU Narkotika yang baru. Oleh karena itu, kami memaparkan dengan ringkas dan padat bahwa sumber permasalahan utama narkotika di Indonesia adalah ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika PBB tahun 1976-1996-1997. Semenjak diratifikasinya peraturan internasional tersebut, praktis bangsa Indonesia tunduk penuh pada seluruh isi konvensi dan akibatnya mengabaikan nilai serta praktek tradisi maupun budaya lokal.

Salah satu contoh konkret dari terabaikannya nilai dan praktek tersebut diutarakan oleh Prof. Dr. H. Musri Musman M.Sc. Di Aceh, tanaman ganja digunakan secara turun temurun sebagai bumbu masak dan obat. Namun, UU Narkotika No.35 tahun 2009 melarang pemanfaatannya kecuali untuk kebutuhan penelitian.

Selain itu, kami juga menyampaikan kepada Ibu Jaleswari bahwa penelitian cannabis yang telah diatur dalam UU Narkotika pasal 13 terhambat oleh mekanisme birokrasi yang simpang siur. Melalui dialog singkat ini, KSP menyatakan siap untuk memfasilitasi proses pelaksanaan riset tersebut, terutama dalam upaya membangun dialog dengan Kementerian Kesehatan, POLRI, dan BNN.