Kenapa takut Pancasila ?

Sejak beberapa waktu yang lalu, kira-kira mulai pada awal bulan Mei 2013, dunia legalizer Indonesia Raya agak bergejolak karena perdebatan tanpa ujung-pangkal soal Pancasila di situs-situs jejaring sosial. Secara khusus, bahkan sangat khusus, LGN merasa perlu untuk bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan demikian Pancasila kembali diperbincangkan. Namun, tentu saja LGN merasa prihatin karena ada nada kebencian atau bahkan ketakutan kepada Pancasila yang cukup kuat dalam perdebatan tersebut. Kebencian atau ketakutan terhadap Pancasila itu bermuara kepada ketidakpercayaan. Tidak percaya bahwa Pancasila dapat menjamin kerukunan hidup beragama, atau kerukunan hidup pada umumnya; Tidak percaya kalau Pancasila dapat menjamin terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab (dan dengan demikian terpenuhinya rasa aman); Tidak percaya kalau Pancasila dapat menjamin persatuan Indonesia; Tidak percaya kalau Pancasila dapat menjadi dasar bagi suatu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Serta sama sekali tidak percaya jika Pancasila mampu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Padahal siapapun tahu, bahwa ketidakpercayaan dapat menimbulkan berbagai hal buruk yang tentu saja tidak diinginkan. Ketidakpercayaan seorang istri atau suami terhadap pasangannya dapat menyebabkan percekcokan hingga perceraian. Ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual dapat menyebabkan terjadinya perkara hingga ke pengadilan. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya dapat menyebabkan demonstrasi hingga pembangkangan sipil atau civil disobedience.  Dalam sejarah kita juga dapat melihat, bahwa ketidak percayaan terhadap Pancasila telah menyebabkan berbagai pemberontakan: DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta), dan G30S PKI.

Harus jujur diakui, bahwa hingga saat ini perjalanan hidup kita sebagai bangsa dan Negara, sebagai national entity dan state entity, belum juga mampu mendekati pemenuhan cita-cita dan janji Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seperti yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Kenyataan yang terpampang dihadapan kita sejak berlakunya program developmentalisme Orde Baru adalah justru semakin tergadaikannya kehormatan dan kedaulatan kita sebagai bangsa dan Negara. Setelah reformasi (Mei 1998), berbagai aset dan akses kapital bangsa justru kian tak terjaga dan pengelolaannya lepas dari tangan kepentingan nasional kita. Tertundukkannya kedaulatan nasional kita di hadapan nafsu dan kepentingan sistem global itulah yang menjadikan kita semakin dijauhkan dari aset dan akses kapital kita sendiri. Menguapnya kedaulatan itulah yang menjadikan bangsa yang begini kaya diubah menjadi bangsa pengemis.

Di dalam Global Marijuana March di Bundaran HI, tanggal 4 Mei 2013, dengan terbuka LGN telah menyatakan bahwa terdapat keterpintalan yang sangat kuat dan bahkan tak terpisahkan antara perjuangan legalisasi ganja di Indonesia dengan upaya menegakkan ideologi Pancasila dan menginternasionalkannya sebagai ideologi terbuka. Apakah LGN sedang bermain-main atau mengada-ada ketika mengeluarkan statement tersebut? Berbicara tentang ideologi sebagai dasar pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara secara bersama, tentu saja harus memiliki dasar pemahaman yang tidak saja harus benar tetapi juga harus tepat. Dengan lain perkataan tidak boleh sembarangan. Alasannya sangat jelas yaitu, karena tema ideologi terkait tak terpisahkan dengan tema penjagaan dan pengelolaan aset dan akses kapital nasional demi tercapainya “rakyat adil, makmur, sentosa”. Dalam konteks ini para legalizer harus senantiasa ingat dan memahami, bahwa ganja adalah merupakan salah satu aset kapital bangsa yang sangat tinggi nilai ekonomisnya.

Lingkar Ganja Nusantara meyakini bahwa ideologi adalah sesuatu yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Dengan begitu, tanpa ideologi manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Jadi bagaimana mungkin LGN, sebagai generasi bangsa dan warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai bagian dari national entity dan state entity, mengangkat tema tentang penjagaan dan pengelolaan hal sepenting aset dan akses kapital bangsa, aset dan akses kapital nasional, secara main-main dan tanpa pemahaman yang benar tentang ideologi?

Bung Karno - Pancasila ditemukan dengan menggali tradisi Nusantara sampai keakarnya

Bung Karno – Pancasila ditemukan dengan menggali tradisi Nusantara sampai keakarnya

Pancasila sebagai jembatan Ideologi Kapitalis-Sosialis

Di masa lalu, pada masa kekuasaan Orde Baru, dan hal ini memang sungguh sangat patut disayangkan, Pancasila telah dicegah untuk menjadi ideologi terbuka dan ditempatkan sebagai ideologi tertutup. Pada hakekatnya, Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang memiliki potensi untuk memberikan keseimbangan bagi dua kutub ideologi dominan, Kapitalisme dan Sosialisme. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, setelah kekalahan Fasisme (Jerman, Jepang, Italia), terbentuklah yang namanya “sistem (pemerintahan) global” yang bernama United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Sistem global” tersebut, yang berlaku hingga saat ini, dikelola semata-mata dengan berlandaskan kepada kedua ideologi dominan tersebut. Buktinya sungguh nyata dan kasat mata; Saat ini yang menentukan merah-hitam-nya kebijakan PBB adalah Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, para pemegang hak veto; AS, Inggris, Rusia (dulu Uni Sovyet), China, dan Prancis; Negara-negara Kapitalis dan Sosialis. Sampai dengan tahap ini, dengan rendah hati LGN memohon kepada seluruh legalizer untuk berusaha memahami bahwa “sistem global” (gabungan atau per”sekutu”an antara Kapitalisme dan Sosialisme) yang bernama PBB itulah yang telah mengeluarkan kebijakan “kriminalisasi” terhadap makhluk Tuhan dari jenis tetumbuhan yang bernama pohon ganja dan siapa saja yang berani memanfaatkannya. (Ingat, United Single Convention on Narcotics Drugs tahun 1961.)

Akibat dari pengelolaan dunia yang berlandaskan kepada “sistem global” Kapitalisme-Sosialisme, adalah eksploitasi “tanpa batas” dari berbagai aset dan akses kapital dunia; eksploitasi dan monopoli tanpa batas terhadap berbagai sumber daya alam tak terbarukan, perampokan dan penggundulan hutan, eksploitasi senilai ribuan metrix ton per hari di Freeport, dan di berbagai aset kapital dalam bentuk bahan baku (sumber daya alam) di seluruh penjuru dunia, penindasan terhadap buruh, monopoli benih, monopoli pupuk, kerusakan kwalitas kesuburan tanah, pembunuhan secara sistematis terhadap petani dan budaya agraris kita, dll, dsb, dst. Kenapa begitu? Karena, kedua ideologi dominan tersebut, kapitalisme dan sosialisme, adalah saudara kandung yang lahir dari rahim filsafat yang sama, yaitu filsafat materialisme Barat.

Sangat mudah untuk menghubungkan, dan menarik kesimpulan, bahwa jika dasar filsafatnya, mindset-nya, materialisme, maka pola perilakunya (termasuk dan terutama dalam hal ekonomi-politik) pasti juga materialistik. Dalam dunia yang materialistik, yang tumbuh subur adalah hedonisme dan pragmatisme. Masyarakat yang tercipta dari kebudayaan materialistik semacam ini adalah masyarakat yang hiper konsumtif. Itu sebabnya saat ini kita menyaksikan berbagai kerusakan ekologi yang sudah mencapai taraf sangat mengkhawatirkan. Di samping itu, kita juga menyaksikan dengan sangat mencolok adanya kesenjangan antara kaya dan miskin yang, atas jasa sistem global ini, kian hari kian ekstrim.

Rezim Orde Baru, suka-tidak suka, harus diakui merupakan sebuah rezim yang terbentuk sebagai akibat langsung dari pemantapan sistem global melalui peristiwa penting yang bernama “perang dingin”. Pada masa berkuasanya Orde Baru itulah, seluruh potensi yang dimiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka telah dipangkas dan kemudian semata-mata dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menindas lawan-lawan politik. Orde Baru, dengan seluruh “paket program global” yang berjudul developmentalisme, telah memonopoli interpretasi Pancasila sepenuhnya untuk mempertahankan kekuasaannya. Pancasila dipasung sebagai ideologi tertutup. Artinya apa? Artinya, sebagai ideologi tertutup, Pancasila TIDAK BOLEH dibuka, TIDAK BOLEH dikritisi, dibedah, dimaknai, diapresiasi dan diekspresikan dalam kemerdekaan aktivitas dan kreativitas seluruh rakyat sebagai warga Negara. Setiap interpretasi tentang Pancasila “yang lain” dari interpretasi Orde Baru akan dituduh sebagai subversive dan diganjar dengan penindasan. Akibatnya, bagi banyak pihak, Pancasila menjelma menjadi momok yang menakutkan. Bahkan memperbincangkan Pancasila bagi banyak orang atau kalangan tertentu dapat benar-benar menimbulkan trauma.

Pancasila sebagai pijakan perjuangan LGN

Adanya kenyataan yang semacam itulah yang menuntun kesadaran LGN untuk secara tegas mengambil sikap. Hukumnya atau dalilnya jelas, “Tentukan dimana kamu berdiri, dan bertindaklah sesuai dengan itu.” LGN telah menemukan hubungan langsung antara semangat dan cita-cita gerakan legalisasi ganja di Indonesia dengan Pancasila. Karena itulah LGN memutuskan untuk berdiri di atas landasan bersama yang bernama ideologi Pancasila. Dengan begitu adalah sudah sewajarnya jika seluruh kesadaran LGN sebagai organisasi dan seluruh orientasi, tujuan, serta cita-cita perjuangan LGN didirikan dan ditegakkan di atas pondasi Pancasila sebagai ideologi. Konsekwensinya, LGN harus dengan sadar se-sadar-sadarnya, menempatkan semangat dan cita-cita perjuangan legalisasi ganja dalam bingkai keberpihakan kepada Tanah-Air sendiri; Kesadaran untuk berani mengambil sikap membela kepentingan bangsa sendiri. Sebagai anak kandung kebudayaan Nusantara, Lingkar Ganja Nusantara memiliki kewajiban untuk ikut serta mengabarkan kebenaran tentang hakekat ideologi Pancasila demi terpenuhinya cita-cita dan janji Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus’45.

Lingkar Ganja Nusantara merasa sangat bersyukur karena telah menemukan interpretasi atas nilai atau semangat dasar yang menjadi landasan dari cita-cita atau bahkan janji dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Interpretasi yang tidak saja indah tetapi bahkan agung dari Pancasila. LGN menemukan kebenaran dalam kesimpulan yang diambil para “pencari”, para sufi, dalam pengertiannya yang paling hakiki, bahwa “Pancasila is one step to the universal peace of mind.” Di atas dasar itulah LGN memutuskan untuk berdiri.

Para penguasa yang saat ini menempati puncak piramida kekuasaan sistem global: kelima Negara anggota tetap DK PBB, para pemegang hak veto, dan seluruh jaringan Trans National Corporation dan Multi National Corporation (TNC dan MNC); Para kapitalis global penguasa monopoli sumber energi, penguasa monopoli mineral, penguasa monopoli farmasi, penguasa monopoli benih, dll, dsb, dst, nampaknya berdiri sebagai pihak yang akan merasa terganggu jika Pancasila dijadikan sebagai ideologi terbuka yang harus dilibatkan dalam pembangunan tata dunia baru yang lebih adil dan beradab.

Para penguasa sistem global itu pulalah yang sejak 1961 menggelontorkan dana milyaran dollar untuk membiayai kampanye dan propaganda global anti-ganja. Jadi, rasa-rasanya agak aneh dan janggal, jika ada legalizer Indonesia, Pejuang Senyum, menyatakan menolak untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar perjuangan. Karena Pancasila yang dijadikan sebagai landasan perjuangan LGN, dan seluruh kawan-kawan seperjuangannya, adalah Pancasila sebagai “one step to the universal peace of mind”. Yang diperjuangkan LGN bersama kawan-kawan seperjuangannya adalah mendudukkan Pancasila sebagai sumber “nilai” baru, sumber “energi” baru bagi pembangunan suatu tata dunia yang lebih adil dan memperhatikan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya. (Peter Dantovski, Warga Negara Republik Indonesia, Ketua Divisi Advokasi LGN)