Menteri Kehakiman New Zealand Andrew Little merilis rincian rencana pemerintah untuk mengadakan referendum nasional yang berkaitan dengan disahkannya penanaman, distribusi, dan penjualan ganja secara rekreatif.

Rancangan undang-undang legalisasi ganja untuk penggunaan rekreasi mencakup:

  • Diberlakukannya usia minum 20 tahun dalam pembelian dan penggunaan ganja rekreasi
  • Meregulasi dan mengendalikan persediaan komersil
  • Membatasi jumlah penanaman ganja rumahan
  • Program edukasi publik
  • Melibatkan para pemegang kepentingan

Referendum ini akan dilakukan dengan cara pemungutan suara pada pemilihan umum nasional Selandia Baru yang dilaksanakan pada 21 November 2020. Pemungutan suara tersebut dibuat dalam bentuk pertanyaan ‘Yes/No’ berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, dilansir dari newshub.co.nz.

Little mengatakan bahwa pemerintah dan para pemegang kepentingan sedang melakukan penyusunan undang-undang. Di sisi lain, Komisi Pemilihan New Zealand akan menyusun pertanyaan-pertanyaan referendum dalam surat suara.

Pembatasan iklan nantinya akan diberlakukan. Pembatasan ini ditujukan untuk mencegah maupun melarang dibentuknya perusahaan ganja secara besar-besaran. Pembatasan iklan ini juga berguna untuk mencegah penggunaan strategi pemasaran yang tidak tepat guna seperti perusahaan tembakau dalam meningkatkan pangsa pasarnya.

Anggota parlemen dari Partai Hijau Chloe Swarbick mengatakan bahwa konsumsi ganja secara rekreatif akan terbatas pada tempat yang sudah terlisensi serta dibatasi hanya pada ruang prbadi, dilansir dari medicalmarijuanainc.com.

Pemerintah New Zealand berharap dengan disahkannya ganja dalam bentuk rekreasi nantinya akan mengakhiri pasar gelap. Sementara itu, dekriminalisasi akan menghilangkan hukuman berat yang menyertai kepemilikan dan distirbusi ganja.

Sebelumnya, New Zealand telah mulai melonggarkan peraturan kepemilikan ganja. Pemerintah juga telah mengubah Undang-undang Penyalahgunaan Narkoba (Misuse of Drugs Act) dimana penegak hukum tidak diperbolehkan menuntut kepemilikan ganja yang digunakan untuk tujuan terapeutik dan bukan digunakan untuk kepentingan publik.

 

 

 

Foto: Menteri Kehakiman New Zealand Andrew Little