Pada tanggal 9 November 2018, LGN memenuhi permintaan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) untuk berbicara dalam debat yang bertajuk, “Kanabis pada Intervensi Medis: Pro dan Kontra”. Diskusi tersebut menampilkan Kombes Pol. Krisno Siregar dan Dr. Al Bachri Husin sebagai pembicara pada pihak ‘kontra’, serta Yudianto dari Indonesia Green Activist dan dari LGN, Prof. Musri Musman dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sebagai pihak ‘pro’ penggunaan cannabis, atau ganja, untuk keperluan medis di Indonesia.

 

Roby Atsaka (LGN), Yudianto (IGA), Prof. Musri, M.Sc, Dra. Riza Sarasvita (moderator), Kombes Pol. Krisno Siregar, Dr. Al Bachri Husin

Keterangan: dari kiri-kanan Roby Atsaka (LGN), Yudianto (IGA), Prof. Musri, M.Sc, Dra. Riza Sarasvita (moderator), Kombes Pol. Krisno Siregar, Dr. Al Bachri Husin

Acara dimulai dengan presentasi singkat dari Dr. Al Bachri Husin yang mewakili dokter jiwa dari pihak kontra, yang mengingatkan bahwa pertimbangan untuk melegalkan ganja masih harus memperhatikan beberapa aspek. Di antara yang beliau sebutkan adalah penggunaan zat dalam ganja itu sendiri, yang hanya akan melibatkan Cannabidiol (CBD) untuk keperluan medisnya. Hal ini berarti lingkup legalisasi dalam wacana tidak mencakup untuk penggunaan rekreasional, yang membutuhkan zat THC pada ganja. Selebihnya, Dr. Bachri juga menyebutkan beberapa pertimbangan lain seperti, “sifat adiksi, yang dapat mempengaruhi motivasi dan kemampuan memori pada otak pengguna,” yang meski belum kuat secara empiris, masih menyebabkan keengganan beberapa dokter untuk menggunakan tanaman ganja untuk material medis mereka. “Memangnya,” kata mereka, “tidak ada alternatif (tanaman) lain?” Dokter Spesialis Kejiwaan, yang mengaku secara pribadi mendukung penggunaan medis ganja, juga menyebutkan kurangnya manfaat yang bisa diambil dari ganja. Menurutnya bukti terakhir ganja sebagai penawar analgesik masih dinilai kurang kuat untuk menjadikannya legal—sebuah pandangan yang rasanya hanya merupakan bumbu debat. Ia lalu segera mengucapkan terima kasih dan salam dan langsung kembali ke tempat duduknya.

 

Presentasi selanjutnya, masih dari pihak kontra, diberikan oleh bapak Krisno Siregar dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Meski materi yang diberikannya dikemas dengan slideshow yang rapi dan menarik—beliau memasang swafoto dirinya di depan tanaman ganja saat operasi di lapangan—namun secara substansial, Kombes Krisno Siregar lebih terasa seperti memberikan kuliah mengenai penggolongan narkotika beserta pengutipan undang-undangnya seperti UU no. 35 tahun 2009.  Sejauh ini, dari sudut pandang POLRI, tanaman ganja secara umum masih dinilai berbahaya. Beliau mengaku, “Sering terjadi kekerasan yang melibatkan tanaman tersebut,” walaupun selanjutnya ia mengungkap bahwa secara statistik, jumlah kasus pengungkapan narkotika menurun dari tahun sebelumnya. “Secara kuantitas,” jelasnya, “jumlah kasus narkoba menurun. Namun secara kualitas, kasus yang ditangani semakin rumit.” Polisi kelahiran tahun 1969 ini juga membagi pandangannya yang menyebutkan bahwa, “Narkoba = teknologi.” Sayangnya ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai pandangannya tersebut dan mengingatkan kepada ‘sejawat’ dan praktisi lain akan kewenangan polisi yang tercantum dalam Pasal 81 UU no. 35 untuk mengamankan siapa saja yang menggunakan narkotika golongan I dalam praktik medisnya. Beliau kemudian menekankan sikap tegas Kepolisian yang akan selalu patuh dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum negara maupun internasional.

 

Kesempatan bicara kemudian diberikan kepada Prof. Dr. Musri, M.Sc. yang merupakan pakar dalam bidang kimia yang sudah sering meneliti tanaman ganja dan juga mengusulkan penggunaannya untuk berbagai keperluan. Dalam presentasinya, beliau memaparkan sejumlah fakta empiris yang “menumpuk dan menunjukkan hasil yang menggembirakan.” Diantaranya adalah properti anti-oksidan yang berguna untuk meningkatkan metabolisme tubuh, potensi nutrisi, serta fungsi untuk melawan kanker, bakteri, diabetes, dan banyak penyakit lain termasuk penyakit kejiwaan. Prof. Musri juga mencoba untuk meluruskan pandangan mengenai sifat psikoaktif dari ganja yang tidak selalu menimbulkan efek ‘tinggi’ atau halusinasi. Kemudian beliau juga menyebutkan betapa besar potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pembudidayaan ganja. “Obat dari ganja di Eropa, per 100 gramnya dihargai 15 Euro (sekitar Rp 250.000). Makadari itu, jika saya diberi 11 hektar lahan saja, saya bisa menghasilkan 15 trilyun Rupiah dalam setahun!” janji Profesor kelahiran tahun 1960 ini. Beliau juga menceritakan tentang perkembangan di negara-negara maju seperti Israel yang memimpin dalam riset mengenai tanaman ganja di dunia saat ini. “Kita ini masih terhalang riset. Padahal sudah banyak obat dari CBD yang sudah dijual beberapa organisasi di negara-negara lain,” sesal Prof. Musri. Beliau menyayangkan potensi besar yang harus terus terbengkalai dan perlunya regulasi yang hendaknya segera dirumuskan untuk memaksimalkan potensi dari tanaman tersebut. Presentasi Prof. Musri pun disambut sorak sorai dari para hadirin.

 

Selanjutnya giliran Yudianto, dari Indonesia Green Activist, yang langsung memulai presentasinya dengan kutipan video dari seorang penderita parkinson yang diberikan penanganan medis menggunakan ganja. Di video tersebut, terlihat penderita dengan begitu cepat dapat menjadi lebih tenang dan mudah beristirahat. Yudianto menjelaskan relasi zat pada ganja dengan sistem endocannabinoid kompleks yang dapat meningkatkan nafsu makan dan melindungi otak, berguna untuk mengobati kecanduan (alkohol misalnya), beserta banyak lagi manfaat lainnya. Namun dalam presentasinya, Yudianto lebih menekankan kepada perlunya aturan/regulasi dalam penggunaan ganja untuk keperluan medis dan mengingatkan bahwa statistik pasti adalah “unknown”, atau tidak bisa diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, adalah penting untuk menghapus stigma, atau fitnah, yang selama ini telah menjadi penghalang untuk pembenargunaan ganja untuk kehidupan manusia. “Semua ini harus diperjuangkan [karena potensi tanaman ganja] sayang untuk dikesampingkan,” tutup Yudianto.

 

Setelah keempat pembicara selesai memberikan argumennya, acara memasuki sesi tanya jawab di mana ada empat penanya dari hadirin yang memberikan juga pandangannya mengenai penggunaan ganja dalam medis di Indonesia. Masukan mereka antara lain pentingnya revisi undang-undang agar segera dapat tercipta ruang untuk riset-riset yang sangat dibutuhkan. Hadirin juga mengeluhkan minimnya literatur yang bersumber dari Indonesia, sebuah akibat dari tidak efektifnya peraturan negara dalam hal memaksimalkan potensi penelitian. Masalah sisi rekreasional dari ganja pun sempat disinggung. Kemudian para pembicara memberikan tanggapan mereka yang kurang lebih sepakat akan perlunya riset yang akan berguna untuk melegalkan dan memaksimalkan sumber daya tanaman ganja di Indonesia. Salah satu bentuk regulasi yang ditawarkan pembicara adalah pengawasan distribusi ganja, yang mungkin bisa berupa barang bukti penyalahgunaan, ke universitas-universitas yang diberi lisensi untuk mengadakan penelitian mengenai ganja. Pembicara juga mengatakan bahwa dokter-dokter Indonesia mumpuni dan pasti bisa membuktikan manfaat yang dapat dirasakan bagi masyarakat luas. Prof. Musri mengingatkan bahwa sejauh ini, kita masih tunduk pada peraturan yang diimpor dari Amerika Serikat empat dekade lalu, “Sudah saatnya kita harus mandiri sebagai bangsa, baik secara ekonomi maupun mendiri dalam kebijakan.” Sebelum acara diskusi berakhir, beliau beserta pembicara lainnya mengungkapkan harapannya kepada negara untuk membuka mata dan menghapus stigma demi kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia.