Terinspirasi dari perkembangan dunia medis yang terjadi di dunia saat ini, Menteri Pengembangan Wanita dan Anak India, Maneka Gandhi, telah menyuarakan dukungannya untuk mengesahkan penggunaan ganja di India.

Dalam sebuah pertemuan sekelompok menteri di India yang sedang mempelajari sebuah kebijakan baru mengenai narkoba, Gandhi yang berusia 60 tahun menyarankan agar India segera mengesahkan ganja untuk tujuan pengobatan agar dapat segera dirasakan manfaatnya.

“Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, ganja telah dilegalkan, yang pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang,” kata Gandhi, menurut risalah pertemuan yang diberitakan oleh Press Trust of India, “Kemungkinan yang sama bisa kita lakukan di India,” ujarnya menambahkan.

Gandhi menegaskan, ganja harus dilegalkan untuk tujuan medis, terutama karena tanaman ini bermanfaat untuk tujuan pengobatan kanker.

Lebih dari setengah negara bagian di Amerika Serikat dan 16 negara di seluruh dunia, termasuk Argentina dan Australia saat ini telah mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, terutama untuk mengobati rasa sakit kronis, mual setelah kemoterapi, epilepsi, dan gejala multiple sclerosis.

Namun di India, konsumsi dan produksi ganja diatur oleh Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika Tahun 1985. Berdasarkan undang-undang ini, konsumsi ganja dapat menyebabkan hukuman penjara enam bulan atau denda 10 ribu Rupee, sementara produksi ilegal dan kultivasi bisa dihukum dengan hukuman penjara hingga 10 tahun.

Meski demikian, ganja masih mendominasi perdagangan obat terlarang di India. India juga memproduksi salah satu jenis saripati ganja (hashish) paling mahal di dunia, Malana Cream, yang dikenal dengan kandungan senyawa psikoaktif yang tinggi dan aroma yang intens. Malana Cream dijual seharga lebih dari US$250 di Amsterdam.

Ini bukan pertama kalinya seorang politisi di negara tersebut telah menyuarakan dukungan untuk mengesahkan ganja. Pada bulan November tahun lalu, Dharamvir Gandhi, seorang anggota Parlemen dan mantan anggota Partai Aam Aadmi, memperkenalkan sebuah RUU untuk melegalkan ganja dengan mengizinkan penjualan obat terlarang yang diotorisasi dan dipantau.

Undang-undang tersebut melegitimasi kultivasi, produksi, kepemilikan, manufaktur, penjualan, transportasi, ekspor antar negara, impor, penggunaan dan konsumsi soft drugs semacam ganja.

Dan jauh sebelum itu, pada tahun 2015, anggota parlemen senior Tathagata Satpathy juga meminta perubahan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika Tahun 1985, dengan menyebut larangan terhadap ganja bersifat ‘elitis’ atau hanya menguntungkan golongan elit tertentu.

Konsekuensi dari larangan ini adalah terpinggirnya peran rakyat untuk negara. Konflik politik dan tarik-menarik kepentingan di kalangan elit ini dapat menyeret demokrasi konstitusional negara disesuaikan dengan tawar-menawar kepentingan mereka. Untuk mengikis dominasi elit ini, perlu usaha bersama untuk mendorong demokrasi konstitusional kembali ke tangan rakyat (populis), salah satunya adalah melegalkan ganja untuk kepentingan ekonomi dan kesehatan rakyat.

Ibob Atsuga