Zimbabwe sedang berencana untuk melegalisasi penanaman dan produksi hemp. Industri hemp sendiri adalah jenis tanaman ganja (Cannabis sativa) yang dikhususkan untuk keperluan industri dan produk turunannya. Serat dari hemp digunakan untuk keperluan tekstil, kertas, dan juga menghasilkan biji-bijian yang dapat dimakan. dilansir reuters.com.

Rencana legalisasi penanaman dan produksi hemp diharapkan pemerintah Zimbabwe akan memicu pasar ekspor dan meingkatkan nilai jual mata uang Zimbabwe terhadap mata uang asing. Rencana penanaman dan produksi hemp datang setelah Zimbabwe menyetujui situs penanaman dan produksi ganja medis.

Menteri Informasi Zimbabwe Monica Mutsvangwa mengatakan pemerintah berharap hemp akan mampu bersaing dengan sektor pertambangan, indsutri tembakau, maupun industri unggulan lainnya di Zimbabwe, dilansir ganjapreneur.com.

Sebelumnya, legalisasi ganja medis di Zimbabwe juga di dasari oleh faktor ekonomi. Ganja medis diharapkan pemerintah agar dapat merangsang perekonomian negara dan mampu menarik investor asing di dalamnya.

Pemerintah Zimbabwe memperkirakan pendapatan dari penjualan ekspor ganja medis hingga tahun 2023 berkisar 7 miliar dolar AS (sekitar Rp 99 triliun). Untuk penanaman dan produksi hemp sendiri, pemerintah Zimbabwe belum memperkirakan berapa total pendapatan potensial dari penjualan ekspor.

Kebijakan Zimbabwe yang telah melegalisasi ganja medis dan industri hemp diharapkan akan mendorong keadaan ekonomi negara tersebut menjadi lebih baik. Berbeda dengan situasi di Indonesia saat ini dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta tambahan anggaran dana kepada Komisi III DPR RI dari pagu anggaran dalam APBN tahun 2020 yang sudah ditetapkan, dilansir dari dpr.go.id.

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI, Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 459,3 miliar untuk tahun 2020. Sedangkan pagu indikatif yang sebelumnya diberikan pemerintah sebanyak Rp 1,58 triliun, dilansir dari jawapos.com.

Gelontoran pagu indikatif BNN yang sebesar Rp 1,58 triliun untuk pemberantasan narkoba dan pembangunan infrastruktur bukan merupakan jumlah yang sedikit. Hal ini berbanding terbalik dengan sikap optimistis pemerintah Zimbabwe yang memperkirakan pendapatan dari penjualan ekspor ganja medis sebesar 7 miliar dolar AS hingga tahun 2023 agar merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Seakan tidak berkaca dari negara lain yang telah menghasilkan ganja sebagai komoditas ekspor, Indonesia masih berkutat dengan pemberantasan ganja yang memakan banyak anggaran untuk mengubah fungsi lahan ganja menjadi lahan produktif (pertanian) yang tercermin dari Program GDAD (Grand Design Alternative Development). Dengan kata lain, Indonesia masih belum dapat melihat ganja sebagai tanaman produktif maupun komoditas ekspor yang berpotensi meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ketimbang merugikan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Emmerson Mnangagwa (Presiden Zimbabwe)