Meskipun Uruguay telah menetapkan keleluasaan dalam penggunaan ganja rekreasional, namun bukan berarti pemerintahnya membiarkan budaya ‘nyimeng serampangan’ berkembang di negaranya tersebut. Ada sejumlah aturan baku dan resmi dari pemerintah, mengenai siapa dan bagaimana penikmat ganja harus mengikuti regulasi yang telah dibuat.

Di sana, para pengguna ganja sebelumnya harus mendaftar secara resmi ke pemerintah, lalu memindai sidik jari mereka pada setiap pembelian ganja. Hal itu untuk mengontrol jumlah kuota pembelian secara ketat, guna mencegah pengguna ganja membeli lebih dari 40 gram per bulan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan semakin tingginya jumlah pengguna yang melakukan kunjungan ke apotek-apotek resmi pemerintah untuk membeli ganja, Uruguay merupakan negara Amerika Latin yang telah mengambil langkah lebih jauh dibanding negara-negara di sekitarnya. Karena, hanya Uruguay lah negara pertama di dunia yang sepenuhnya melegalkan produksi dan penjualan ganja untuk penggunaan rekreasi.

“Tanggung jawab besar yang kita miliki di Uruguay adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sistem kebebasan dengan peraturan ini bekerja lebih baik daripada larangan,” kata Eduardo Blasina, pendiri Museum Montevideo Cannabis, sebagaimana dikutip dari NYTIMES.

Tahap akhir hukum ganja Uruguay muncul saat pemilih, anggota parlemen, dan pengadilan di seluruh Amerika, semakin condong untuk beralih ke peraturan daripada larangan pemakaian ganja. Pendukung legalisasi ganja mengatakan bahwa negara kecil Amerika Selatan ini, yang memiliki tingkat kejahatan rendah, standar hidup dan stabilitas politik yang tinggi, sekarang menjadi pusat penelitian yang ideal untuk mengetahui masa depan kebijakan obat terlarang di wilayah ini.

“Semua hal ini mengikuti momentum dan ekskalasi yang terus meningkat dari para pemimpin di Amerika Latin, untuk meminta alternatif lain dalam perang melawan narkoba,” kata Hannah Hetzer, seorang analis di Aliansi Kebijakan Narkoba, yang mendukung dekriminalisasi. “Apa yang sangat penting tentang hal ini adalah diperlukannya perdebatan tentang perlunya alternatif, dan memberikan proposal aktual untuk sebuah kebijakan yang sebenarnya,” ujarnya menambahkan.

Tapi, undang-undang tersebut telah diperdebatkan banyak orang di Uruguay. Bagian paling sulit adalah membangun sebuah sistem untuk produksi dan penjualan ganja, yang hanya dikendalikan oleh negara agar menjadi sumber pemasukan pajak. Hal tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, sehingga sejak ganja legal di Uruguay pada 2013 lalu, penjualan resmi ganja di apotek-apotek justru baru dimulai pada hari Rabu (19/07/2017) kemarin.

Pejabat pemerintah khawatir bahwa dengan melegalkan ganja seperti di Amsterdam akan membuat Uruguay menjadi sebuah ‘pelarian’ atau ‘pengaruh buruk’, di antara negara-negara tetangga yang mewaspadai legalisasi. Jadi, mereka pun mengembangkan proses registrasi yang berat dan mengesampingkan promosi negara tersebut sebagai kiblat wisata ganja. Berdasarkan undang-undang tersebut, hanya warga Uruguay dan penduduk tetap sah yang diizinkan untuk membeli atau menanam ganja.

Pemerintah pun membatasi berapa banyak orang bisa membeli setiap minggu. Dan dalam upaya untuk melemahkan perdagangan narkotika, harga tersebut ditetapkan di bawah harga pasar gelap, dengan biaya sekitar US$13 dolar untuk 10 gram. Undang-undang tersebut juga melarang adanya iklan tentang ganja dimanapun, dan menyisihkan prosentase hasil penjualan ganja untuk membiayai pusat-pusat rehabilitasi kecanduan dan kampanye kesadaran masyarakat tentang resiko penggunaan narkoba sebenarnya seperti crack (heroin), dan berbagai obat-obatan yang disalahgunakan lainnya.

“Ini adalah tindakan yang dirancang untuk membantu orang-orang yang sudah menjadi pengguna, tanpa mendorong orang lain untuk tidak mengkonsumsi,” kata Alejandro Antalich, wakil presiden Pusat Industri Apotik di Uruguay. “Jika ini sesuai rencana, negara lain bisa mengadopsinya sebagai model,” ujarnya

(Ibob Atsuga)